Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhanya ;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03.03 /PPK-PL/PJJP-BM/APBD-P/PU-LK/2015 tanggal 3 Desember 2015;
3. Bahw Menyatakan Perbuatan TergugatPEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ, GUBERNUR SUMATERA BARAT ,CQ BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,CQ DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, CQ KEPALADINAS PENDAPATAN DAN PENGGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ( DPPKAD), yang tidak melakukan pembayaran terhadap upah pekerjaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat  khusus 3, Ruas Jalan Lingkung Simpang Ompek Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, sebesar Rp.189.743.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji (WanPrestasi);
4. Menghukum Tergugat , Tergugat DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA untuk membayar kepada Penggugat, upah pekerjaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 3,  ruas jalan lingkung simpang ompek koto kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, sebesar Rp 189.743.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah );
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat KEPALADINAS PENDAPATAN DAN PENGGELOLAHAN            KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (DPPKAD) untuk menerima Surat Perintah Membayar dan Menerbitkan SP2D;
6. Menghukum para Tergugat Untuk Membayar biaya Perkara ini secara  tanggung rentang.

 

SUBSIDER :

                Sekiranya Majelis Hakim Yang memerikasa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono);